RD. Djadja ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Tasikmalaya (FMKPT), tolak rencana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, yang kini diwacanakan sekelompok tokoh Jawa Barat.
Djadja menilai perubahan nama menjadi Provinsi Pasundan justru akan memicu lahirnya provinsi baru. Hal ini dikarenakan tidak semua warga Jawa Barat merupakan entitas Sunda.
“Nama Jawa Barat itu nama yang paling pas untuk mewakili semua entitas yang ada di wilayah Jawa Barat,” kata Djadja mantan anggota DPR/MPR RI era Orba ini, pada tubasmedia.com Minggu (23/8).
Nada yang sama dilontarkan perwakilan tokoh masyarakat dan pemuda, warga Cirebon, juga menyatakan penolakan terhadap rencana diubahnya nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan.
Nurdin M Noer, budayawan Cirebon sekaligus Ketua Lembaga Budaya dan Sastra Cirebon, dalam sebuah diskusi budaya pada Wartawan baru-baru ini mengatakan, perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan perlu dilihat dalam segalah aspek.
Selain menolak wacana perubahan nama menjadi Provinsi Pasundan, semua pihak juga menginginkan agar Jawa Barat dilihat sebagai wilayah dengan entitas yang lebih luas, ada Cirebon, Sunda, Arab, India, Betawi, dan etnis lainnya, kata Nurdin.
“Penggantian nama malah akan membebani masyarakat dengan alokasi anggaran akibat perubahan nomenklatur,” kata Djadja maupun Nurdin.
No comments: