Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Tahun 2017 Anggaran Kesehatan Pemkab Tasikmalaya Naik? | Info Tasikmalaya

Minimnya anggaran kesehatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berdampak pada kurangnya layanan kesehatan kepada masyarakat.

usman kusmana dprd tasikmalaya

Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendesak Pemkab untuk menaikan anggaran kesehatan, Usman Kusmana, ketua komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengatakan pemerintah harus mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal.

"Saat ini masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan," kata Usman, Senin (1/8/2016).

Menurut Usman anggran ideal untuk pelayanan kesehatan masyarakat sekitar Rp 15-20 Miliar pertahun, sedangkan saat ini untuk anggaran murni saja hanya Rp 8 Miliar dimana dari alokasi tersebut masih banyak masyarakt yang tidak tertangani.

Selain anggaran kesehatan, Komisi IV juga meminta, pemerintah daerah memperhatikan tenaga kesehatan, terutama yang berada di daerah.

"Kesejahteraan tenaga kesehatan harus diperhatikan, agar mereka memberikan pelayanan terbaik. Kami berharap, setelah anggaran ditambah dan tenaga kesehatan diperhatikan, pelayanan kesehatan dapat dilakukan maksimal," tutupnya.

Satpol PP Kab. Tasikmalaya Menjadi Percontohan | Info Tasikmalaya

Keberhasilan Satpol PP Kab. Tasikmalaya menertibkan minimarket ilegal menjadi suatu catatan manis bagi Satpol PP Kab. Tasikmlaya.

satpol pp kab tasikmalaya

Akibat peran aktifnya menutup sejumlah minimarket ilegal, nama instansi korps penegak perda di Kab. Tasikmalaya dikenal di kota-kota lain yang saat ini tengah menghadapi masalah serupa. Buktinya Satpol PP Kota Cimahi datang langsung ke Kantor Satpol PP Kab. Tasikmalaya, Rabu (03/02/2016) siang.

Kepala Seksi Gakda (Penegak Perda) Satpol PP Kota Cimahi, Rini Taihuttu mengatakan saat ini minimarket ilegal di Kota Cimahi tengah menjamur. Atas dasar itu, kata Rini, kedatangannya kali ini khusus untuk belajar dan menggali ilmu dari Satpol PP Kab. Tasikmalaya terkait penutupan minimarket.

“Kita baca diberbagai media, Satpol PP Kab. Tasikmalaya sudah menutup 17 minimarket. Di kita (Kota Cimahi, red) sampai dengan akhir 2015 kemarin baru 1 minimarket saja yang berhasil kita tutup,” kata Rini.

Terkait hal teknis, kata Rini, ada banyak ilmu yang bisa dibawa pulang dan diimplementasikan di Kota Cimahi. Terlebih saat ini Peraturan Daerah Kota Cimahi yang mengatur soal minimarket sudah ada.

“Perdanya sudah ada. Itu yang akan jadi payung hukum kami untuk menertibkan minimarket ilegal di Kota Cimahi,” kata Rini.

Hanya saja terkait hal teknis, kata Rini, ada banyak masukkan yang didapat dari Satpol PP Kab. Tasikmalaya. Terutama soal kordinasi lintas sektoral dan ketegasan Satpol PP Kab. Tasikmalaya dalam hal penertiban minimarket ilegal.

Sementara itu, Kasidikdak Satpol PP Kab. Tasikmalaya, E Koswara menuturkan pihaknya menyambut baik itikad dari Satpol PP Kota Cimahi. Apa saja materi yang ditanyakan terkait penertiban minimarket ilegal, semuanya dijawab sesuai dengan realita yang ada di Kab. Tasikmalaya.

“Tidak ada yang kita lebih-lebihkan. Semuanya sesuai dengan fakta di lapangan saja,” kata Koswara.

Pemkab Tasikmalaya Larang Kendaraan Dinas Gunakan Plat Hitam | Info Tasikmalaya

Pemkab Tasikmalaya melarang penggunaan plat nomer hitam (PN) pada kendaraan dinas dilingkungan Pemkab Kabupaten Tasikmalaya.

mobil dinas tasikmalaya

Sekertaris daerah Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir menjelaskan, hal itu dilakukan agar masyarakat mengenal dengan baik aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

"Kami masih menemukan kendaraan dinas yang menggunakan plat hitam. Padahal seharusnya kendaraan dinas harus plat merah," kata Abdul Kodir kepada Radio Republik Indonesia RRI, Selasa (2/2/2016).

Larangan penggunaan plat hitam, kata Kodir sebenarnya sudah pernah disosialisasikan. Tetapi, saat ini penggunaan plat hitam pada kendaraan dinas malah ditemukan kembali.

"Nanti kami akan menyampaikan hal ini kepada Bupati agar dibuat aturan yang lebih tegas," ujarnya.

Sementara itu sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya menemukan banyak kendaraan dinas yang memakai plat hitam.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Arif Rachman mengatakan, penggunaan plat hitam pada kendaraan dinas hanya diperuntukan untuk eselon II saja. 

"Tidak semua boleh mempergunakan plat hitam, kecuali jika kendaraan dinas dipergunakan keluar kota bukan untuk keperluan dinas," katanya.

DPRD kata Arif khawatir, jika kendaraan dinas yang seharusnya menggunakan plat merah akan disalahgunakan untuk kepentingan diluar dinas ketika menggunakan plat hitam.

"Jika pakai plat hitam mungkin orang tidak tahu itu kendaraan dinas. Jadi sebaiknya harus pake plat merah. Pemerintah harus tegas," pungkasnya. 

Deddy Mizwar: "Ponpes Harus Berperan Cegah Radikalisme" | Info Tasikmalaya

Pondok Pesntren (Ponpes) memiliki peran penting selain sebagai fungsi pendidikan dan dakwah keagamaan juga sebagai fungsi sosial dan kultural.

deddy mizwar di tasikmalaya

Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, pondok pesantren harus memberikan peranannya dalam mengatasi kekerasan yang mengatasnamakan keagamaan dan berbagai aliran menyimpang yang marak terjadi saat ini. 

Saat ini, kekerasan yang mengatasnamakan keagamaan serta merebaknya berbagai paham atau aliran menyimpang yang jauh dari pilar-pilar risalah Islam merupakan fenomena yang perlu menjadi perhatian kita.

"Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah sejatinya harus mengambil peran secara aktif dalam mengatasi aliran radikal," ujar Deddy yang akrab disapa Demiz saat menghadiri acara Milad ke-40 Pondok Pesantren Mathla'ul Khaer Cintapada di Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya pada  Kamis malam (28/1),

Menurut Demiz, melalui gerakan pencerdasan umat serta pembinaan akidah dapat terus dilaksanakan dengan baik serta untuk meningkatkan peranan ponpes di lingkungan masyarakat.

Wagub pun mengatakan Pemprov Jawa Barat memberikan perhatian serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan ponpes yang ada di seluruh Jawa Barat. Yakni, baik melalui program peningkatan sarana prasarana maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia pondok pesantren.


Kantor PDIP Tasikmalaya Diserang Orang Tak Dikenal | Info Tasikmalaya

Suhu politik di Kota Tasikmalaya mulai memanas pasca insiden terduga adanya gambar palu arit pada baligo PDIP, selasa (26/1) Kantor PAC PDIP diserang orang tak dikenal.

kantor-pdip-tasikmalaya-diserang-orang

Belum diketahui alasan pengrusakan tersebut, seorang saksi mata, Danu Nugraha (31 tahun) yang rumahnya berada di samping kantor PAC PDIP Cihideung mengaku mendengar ada ada suara kaca yang pecah sekitar pukul 01.00 WIB.

"Saya kaget mendengar suara kaca pecah sebab enggak ada suara motor atau orang jalan kaki sebelumnya dan saya enggak langsung berani keluar karena takut," kata Danu kepada Republika.co.id, Selasa (26/1).

Beberapa saat kemudian terdengar ada orang lain yang keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dikatakan Danu, waktu mengetahui ada orang lain yang keluar, baru ia berani keluar rumah. Terlihat kaca kantor PAC PDIP Cihideung sudah pecah akibat dilempar batu. Kemudian, Danu bersama temannya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat.

Sementara, Ketua DPC PDIP Kota Tasikmalaya, Denny Romdony mengatakan, dirinya baru mengetahui sekretariat partai dirusak pada Selasa (26/1), pagi. Intinya, ia menyerahkan kasus pengrusakan kantor PAC PDIP kepada aparat kepolisian untuk bisa mengusut pelakunya.

Denny menghimbau kader PDIP agar tidak terpancing atau terprovokasi meski kantor PAC PDIP dirusak. Ia khawatir peristiwa itu karena suhu politik di Kota Tasikmalaya yang mulai memanas menjelang Pilkada 2017.

"Kemarin diserang melalui baliho HUT PDIP yang katanya ada huruf yang menyerupai gambar palu dan arit," kata Denny.


Profil Denny Romdoni Calon Pemimpin Kota Tasikmalaya | Info Tasikmalaya

Denny Romdoni merupakan sosok budayawan juga Politisi Kota Tasikmalaya, lahir di Tasikmalaya, 11 Februari 1962. 

profil-denny-romdoni-calon-pemimpin

Semasa kecilnya hidup di sebuah perkampungan dengan nama Cicariang, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Denny Romdoni yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya telah empat periode duduk di kursi parlemen dengan kendaraan politiknya yaitu PDI Perjuangan, banyak orang mengatakan dirinya telah makan garam dalam bidang Pemerintahan serta perpolitikan.

“Beliau (Denny Romdoni) adalah kader terbaik PDI Perjuangan, yang telah malang melintang di kancah perpolitikan,” ungkap Sekretaris DPC PDIP Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, Senin (25/1/2016).

Menurut Kepler, loyalitas dan elektabilitas Denny Romdoni begitu tinggi terbukti dengan terbuktinya tiga kali terpilih menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya.

“Dengan pengalaman organisasi inilah yang membuat Denny Romdoni semakin matang dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di Kota Tasikmalaya ini sekarang juga kedepannya,” ucap Kepler Sianturi.

Partai moncong putih pun telah mengamanatkan serta mendukung Denny Romdoni untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tasimalaya pada tahun 2017 mendatang.

Ada Indikasi Kolusi CPNS K-2 di Kabupaten Tasikmalaya | Info Tasikmalaya

Tasikmalaya Budget Movement mengendus kolusi berupa adanya uang pelicin untuk lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori 2 di Kabupaten Tasikmalaya.

korupsi bupati kabupaten tasikmalaya

Menurut Koordinator Tasikmalaya Budget Movement, Deni Sukron, uang pelicin dengan nilai ratusan juta itu diduga untuk diserahkan kepada Bupati dan Sekda setempat.

“Menurut keterangan dari seseorang yang ikut seleksi CPNS Kategori 2, banyak yang menggunakan uang pelicin kisaran Rp100 juta hingga Rp120 juta, bahkan yang tidak lolos pun tetap masuk uang, makanya banyak yang mengadu kepada kami,” ungkap Deni Sukron, Kamis (14/1/2016)

Dari laporan yang masuk ke Tasikmalaya Budget Movement, banyak CPNS kategori 2 yang tidak lulus pun tetap menyetorkan uang mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 80 juta perorang.

“Mereka (para korban) datang kepada kami dengan membawa bukti kuitansi penyerahan uang terhadap oknum pejabat di BKPLD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya,” tegas Deni.

Setelah uang tersebut diserahkan kepada pejabat BKPLD dan Disdik itu, lanjut Deni, menurut keterangan untuk diserahkan kepada Bupati Tasikmalaya dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

“Informasi yang masuk seperti itu, namun setelah diinvestigasi memang ada beberapa pejabat di BKPLD dan Disdik yang menjadi agen untuk meloloskan CPNS dengan memakai pelicin uang,” pungkasnya.

sumber : fokusjabar.com

Melecehkan Ulama di Facebook, FWT Didesak Dibubarkan | Info Tasikmalaya

Solidaritas Penyelamat Martabat Ulama Kota Tasikmalaya mendesak pembubaran FWT atas pelecehan pada ulama di media sosial, Senin (4/1/2016).

pelecehan ulama oleh fwt di tasikmalaya

Setelah melakuka aksi di Tugu Asmaul Husna ratusan massa yang berdemo menuju Polres Tasikmalaya kota untuk menyampaikan aspirasinya, di Mako Polresta pengunjuk-rasa membentangkan spanduk tuntutan pembubaran Forum Warga Tasikmalaya dan bergantian berorasi

Perwakilan ustad dan massa mendesak Kapolres, untuk menangkap dan mengadili admin maupun para komentator yang telah menistakan ulama di laman tersebut.

"FWT telah kebablasan dan tidak santun, dalam mengemukakan pendapat di media sosial Face Book tersebut. Kami meminta Kapolres, secepatnya menangka admin dan konco-konconya dalam waktu 1x24 jam," katanya.

Sementara Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Asep Saepudin menyebutkan, pihaknya sudah menerima perwakilan dari ulama dan warga yang tergabung dalam Solidaritas Penyelamat Martabat Ulama Kota Tasikmalaya.

"Mereka menyampaikan unek-uneknya dan kami tampung. Mereka kemudian melakukan pelaporan di bagian SPK dan akan segera kami tindak lanjuti," janjinya.

Satpol PP Cabut Reklame dan Spanduk Bupati Tasikmalaya | Info Tasikmalaya

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tasikmalaya menertibkan sejumlah spanduk dan papan reklame yang memajang foto UU Ruzhanul Ullum dan Ade Sugianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Senin (26/10/2015).


Pasalnya pasangan tersebut saat ini sudah ditetapkan KPU sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju dalam Pilkada serentak 2015 Kabupaten Tasikmalaya dengan sistem referendum.

Gambar tersebut dianggap menyalahi aturan dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu gambar iklan layanan dari pabajab tersebut dinilai sebagai kampanye.

Reklame dan spanduk yang terpampang di sejumlah titik strategis di antaranya, di pintu masuk Kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya,  di kawasan alun-alun Singaparna, Jalan Raya Timur.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda telah mendesak Pemkab Tasikmalaya untuk membersihkan papan iklan layanan masyarakat yang memasang foto incumbent.

Hal itu merujuk pada Surat KPU Nomor 307 (tanggal 23 Oktober 2015) tentang penertiban iklan layanan masyarakat yang memajang foto bupati dan wakil bupati. Padahal mereka telah ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati di Pilkada serentak 2015.

Dzikir Asmaul Husna Hadapi Pendemo | Info Tasikmalaya

Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan pendekatan agamis melalui Dzikir Asmaul Husna untuk menenangkan massa jika terjadi unjuk rasa pada pelaksanaan Pilkada serentak.

polisi-dzikir-asmaul-husna-tasikmalaya

"Teknik dzikir disaat menghadapi unjuk rasa cukup meredam. Ini sudah dipraktekan terutama oleh Brimob, dan efektif," kata Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Asep Saepudin, Sabtu (24/10/2015).

Ia menambahkan cara tersebut akan dilakukan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

"Akan kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan," kata Asep.

Namun demikian, dzikir dan doa tentunya akan dilakukan dalam menghadapi masa aksi agar berjalan tertib.

"Tidak hanya menenangkan masa, tapi doa merupakan awal dalam melakukan apapun," ujarnya.

Sementara untuk mengamankan Pilkada serentak di Kabupaten Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya Kota sedikitnya menurunkan 846 Personil. Pengamanan akan dilakukan dengan menurunkan Dalmas awal, dan jika terjadi chaos seperti perusakan, akan dilakukan pengamanan kota.

"Jika sudah chaos, akan kami lakukan pengamanan kota," jelas Asep.

Sedangkan terkait simulasi yang dilakukan, skenario simulasi yang digunakan merupakan situasi terparah.

"Simulasi ini merupakan simulasi dengan situasi yang terparah. Tetapi pada saatnya nanti kami berharap tidak terjadi situasi seperti ini," harap Kapolres.

Uu-Ade Ditetapkan Sebagai Calon Bupati & Wakil Bupati | Info Tasikmalaya

Pasangan calon Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto Resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya menjadi calon bupati dan wakil bupati di pilkada serentak 2015.

uu-ade-sugianto-pilkada-tasikmalaya

Pasangan ini merupakan satu-satunya pasangan yang akan mengikuti pilkada Kabupaten Tasikmalaya pada Desember 2015.

Dikutip republika.co.id, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat mengatakan, penetapan itu tertuang berdasarkan keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya yang digelar Kamis (22/10). 

Keputusan itu tertuang dalam berita acara nomor 57/BA/X/2015 tentang hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persayaratan pasangan calon. Calon tunggal di pilkada Kabupaten Tasikmalaya resmi dinyatakan telah memenuhi syarat. 

Hari ini calon tunggal tersebut resmi ditetapkan KPU sebagi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tasikmalaya," kata Deden, Kamis (22/10).

Setelah penetapan ini KPU akan menetapkan masa kampanye yang dimulai pada Senin (22/10).

Sebelunya, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu derah yang batal ikut dalam pilkada serentak karena hanya ada satu pasangaan calon yang lolos tahap verifikasi, namun setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2015 terkait calon tunggal, seluruh tahapan pilkada dimulai kembali.

Jelang Pilkada Keamanan Kab. Tasikmalaya Diperketat | Info Tasikmalaya

Polres Tasikmalaya akan mendapat tambahan bantuan dalam mengawasi tahapan demi tahapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, 9 Desember mendatang.

"Berdasarkan jumlah TPS di Pemilu 2014 lalu yang mencapai 935 TPS, jelas personil yang akan diturunkan kurang. Karena personil yang ada sekarang hanya 934 orang. Jadi untuk tidak tercukupi dengan baik. Makanya, kita meminta bantuan tambahan personil ke Polda Jawa Barat," kata Kapolres Tasikmalaya Kota Asep Saepudin,SIK melalui Kabag Ops Polres Tasoikmlaya Kota Kompol Ricki Lesmana,SH kepada wartawan. (23/10/2015).

Untuk sekarang, menurut Kompol Ricki, sudah empat tahapan yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya  dan terus memperoleh pengawalan, mulai tahapan pendaftaran sampai pencabutan nomor urut. 

"Tahapan awal dan sampai sekarang masih bisa diamankan. Untuk selanjutnya, saat tahapan pencoblosan dan Kampanye pasangan calon Bupati Tunggal nanti kita akan meminta dukungan satu pleton Brimob Polda jabar atau 100 personil, satu pelton satuan Sabara Polda Jabar, Anggota Polres Tasikmlaya Kota sebanyak 642 Personil, Kodim 100,anggota Brigif 100,Lanud Wiryadinata 30 personil, dan Denpom sebanyak 7 Personil jadi jumlah keseluruhan personil gabungan yang akan di libatkan sebanyak 1079 personil, sembari menunggu keputusan KPU untuk mengetahui berapa jumlah TPS yang akan dibuka. Sehingga saat pencoblosan, kita bisa menyesuaikan dengan jumlah TPS," ujarnya. 

Amankan Pilkada Polres Tasikmalaya Siapkan Sniper | Info Tasikmalaya

Polres Tasikmalaya menyiapkan penembak jitu (sniper) untuk mengamankan Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Tasimalaya pada Desember 2015 mendatang.

sniper-polisi-pilkada-tasikmalaya

Sniper tersebut akan ditempatkan di 33 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai rawan, selain pengamanan khusus, sedikitnya 1.000 anggota polisi dibantu ratusan personel Satbrimob Polda Jawa Barat telah siap mengamankan pelaksanaan pilkada itu.

"Dari sebanyak 2.086 TPS tercatat 33 TPS paling rawan di Kabupaten Tasikmalaya. Sudah pasti kita siapkan penembak jitu untuk TPS yang dianggap rawan tersebut," kata Kompol Rikki, Kepala Bagian Operasional Polres Tasikmalaya, usai acara simulasi pengamanan di halaman Kantor Bupati setempat.

Selain penembak jitu, Rikki menambahkan, jumlah TPS itu akan dijaga oleh beberapa petugas berseragam dengan senjata lengkap.  Langkah itu guna meminimalisasi gangguan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Di lokasi sama, Kepala Polres Tasikmalaya AKBP Susnadi menjelaskan, simulasi pengamanan Pilkada merupakan titik awal dimulainya pengamanan rangkaian kegiatan pilkada.

Polisi pun telah menyiapkan kekuatan anggota yang bakal disebar di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

"Operasi pengamanan Pilkada calon tunggal ini dimulai sejak hari ini," ungkap dia.

Model Surat Suara Pilkada Kab. Tasikmalaya | Info Tasikmalaya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan akan menggunakan model surat suara yang disertai gambar pasangan calon peserta Pilkada ketimbang model surat suara yang hanya terdapat kolom pilihan setuju dan tidak setuju.

model surat suara pilkada

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, hasil dari simulasi menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menyukai model surat suara tersebut. Menurutnya masyarakat juga dinilai telah memahami bagaimana mekanisme pemilihan dengan calon tunggal.

"Kami sengaja membuat simulasi untuk tes dua macam surat suara. Model surat suaranya yang pakai foto dan tidak. Petugas langsung tanya setelah para pemilih keluar TPS lebih pilih model mana," kata Hadar ketika dihubungi, Minggu 18 Oktober 2015.

Hadar menjelaskan, dari total 662 pemilih, sebagian besar menyatakan lebih suka dengan model surat suara yang ada gambar pasangan calonnya. Jumlah tersebut sebanyak 446 pemilih dari 643 jumlah kertas surat suara yang dicoblos, atau 69,36 persen.

"Jadi sisanya 30,64 persen atau 197 pemilih menyatakan lebih mudah pakai model surat suara tanpa adanya gambar pasangan calon. Alasannya beragam, seperti merasa diarahkan, kolom setuju dan tidak setuju sudah cukup jelas dan lain sebagainya," kata Hadar.

Dengan hasil tersebut, Hadar menuturkan bahwa KPU sudah bisa memperkirakan model surat suara mana yang akan dipakai di tiga daerah dengan pasangan calon tunggal yakni, kabupaten Tasikmalaya, kabupaten Blitar, kabupaten Timor Tengah Utara.

KPU kata Hadar akan menghitung hasil dari penggunaan model surat suara tanpa foto dan yang pakai foto. Jika ternyata hasilnya sama, artinya penggunaan surat suara dengan foto tidak menjadi masalah dan lebih menjadi pilihan sebagaimana hasil simulasi di Tasikmalaya.

"Tapi pastinya kita akan hitung surat suara satunya lagi juga dong. Akan kami cek tidak sahnya kenapa. Nah kalau untuk yang pakai foto tidak sahnya mencoblos apakah karena coblos difotonya atau bagaiamana. Kan itu tidak boleh, kalau sebagian besar difoto, kami pertimbangkan untuk tidak dipakai model surat suaranya," ungkap Hadar.

Sebelumnya Sabtu, 17 Oktober 2015 KPU melakukan simulasi pemilihan dan rekapitulasi hasil Pilkada calon tunggal di TPS 4 Kampung Citatah, Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat dengan menggunakan dua model dua surat suara.

Dua model surat suara yang digunakan, yakni model A dan B. Model surat suara A, hanya terdapat nama pasangan calon disertai kolom pilihan setuju dan tidak setuju. Sementara model surat suara B selain berisikan nama pasangan calon (paslon) dengan kolom setuju dan tidak setuju tetapi disertai juga dengan gambar paslon.

Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya Rawan Politik Uang | Info Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya yang akan turut serta dalam Pilkada serentak Desember nanti dinilai rawan akan politik uang.

politik-uang-pilkada-tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya termasuk diantara tujuh dari delapan daerah di Jawa Barat yang akan menggelar Pilkada langsung pada tahun ini yang indeks politik uangnya dinilai rawan oleh Bawaslu. Daerah lainnya adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Karawang, Kabupaten Pangandaran dan Cianjur. 

"Dari ketujuh daerah itu, Cianjur daerah yang sangat rawan money politic," ujar Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto kepada wartawan, Jumat (16/10). 

Menurut Harminus, indeks kerawanan tersebut mengacu pada Pemilu terdahulu. Indeks itu ditetapkan agar Bawaslu dapat mencegah kerawanan tahapan pPemilu melalui prosedur administrasi dan sebagainya. Termasuk, mencegah timbulnya kriminal dan politik uang. 

"Kami harus mencegah tindakan terstruktur masif, agar kejadian tahun sebelumnya tak terulang," katanya. 

Harminus menjelaskan, nilai indeks kerawanan money politic Indramayu sebesar 2,50 kategorinya cukup rawan. Tasikmalaya, nilai indeksna 3,00 kategori cukup rawan, Kota Depok 3,00 cukup rawan, Kabupaten Sukabumi 3,50 kategori rawan, Kabupaten Karawang 4,00 kategori rawan dan Kabupaten Pangandaran 4,00 kategori rawan.

"Kalau Cianjur Indeksnya di atas 4,00 jadi sangat rawan," katanya.

Menurut Harminus, daerah yang masih aman dari Indeks politik uang adalah Kabupaten Bandung. Nilai indeksnya hanya 2,00.

"Hari ini kami mengumpulkan semua Panwas  untuk antisipasi itu,'' katanya.

Kantor DPD PAN Kab. Tasikmalaya Disegel Kader | Info Tasikmalaya

Kecewa terhadap kepemimpinan ketua DPD PAN Kabupaten Tasikmalaya sejumlah kader Partai memasang kain putih sebagai bentuk penyegelan kantor.

dpd-pan-kabupaten-tasikmalaya

Sekretaris DPD PAN yang baru saja diganti, Tedi Ernawan menyatakan aksi simbolis penyegelan dilakukan karena sejumlah kader yang pernah menjadi pengurus harian merasa tidak puas dengan kepemimpinan Ketua DPD PAN, hal itu mereka lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap partai.

Pada awalnya mereka yang kecewa dengan kepemimpinan DPD saat ini membuat surat mosi tidak percaya, namun hal itu ditanggapi dengan mengajukan perombakan pengurus DPD Kabupaten Tasikmalaya ke DPW PAN.

"Hampir sekitar 42 pengurus harian dan sembilan DPC di-reshuffle, termasuk kami di dalamnya," kata Tedi, Sabtu (17/10).

Menurutnya, proses reshuffle yang dilakukan Ketua DPD PAN tidak sesuai prosedur dan AD/ART. Sehingga ia bersama rekan-rekan yang lainnya meminta DPP PAN dari pusat segera menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi dan investigasi terkait kejadian yang menimpa DPD PAN Kabupaten Tasikmalaya saat ini.

Mereka khawatir, jika masalah tersebut dibiarkan tanpa tindakan dan respon dari DPW mau pun DPP, akan menuai masalah yang lebih besar. Karenannya, mereka sebagai kader PAN membuat surat pernyataan yang akan disampaikan ke DPP PAN. Sementara, atas dasar kekecewaan mereka menyegel kantor sekertarian DPD PAN dengan cara menutup kantor dengan kain putih yang mereka tulisi dengan kata-kata kekecewaan.

"DPP PAN sempat mengatakan akan menurunkan tim investigasi tapi sampai sekarang tidak ada, kami ingin mosi didengar dan ditindaklanjuti," kata Tedi. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD PAN Kabupaten Tasikmalaya, Deni R Sagara mengatakan, terkait aksi penyegelan kantor sekertariat DPD PAN, menurutnya hal tersebut merupakan dinamika partai. "Tidak apa-apa biarin saja perbedaan pendapat dalam partai biasa," kata Deni.

Deni mengatakan, terkait reshuffle yang dilakukannya merupakan kebijakan partai. Itu bagian dari hak partai dan diserahkan sepenuhnya ke DPW dan DPP saja.

Latihan Pengamanan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya | Info Tasikmalaya

Brimob Polda Jabar dan unsur TNI menggelar simulasi pengaman Pilkada di lapangan terbuka belakang kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (16/10).

pilkada-tasikmalaya

Dalam simulasi pengamanan Pilkada, nampak keributan terjadi di lapangan. Suara pengunjuk rasa nyaring terdengar, disusul dengan suara tembakan ke udara. Namun, aksi saling dorong dan lempar air antara pengunjukrasa dan Brimob terus berlangsung. Brimob mencoba mengamankan dan mengendalikan  para pengunjukrasa untuk meredam aksi mereka yang tidak terarah.

Kapolres Kabupaten Tasikmalaya, AKBP Susnadi mengatakan,  begitulah gambaran latihan pra simulasi pengamanan Pilkada serentak yang sedang berlangsung menuju tahapan kampanye dan pemungutan suara. 

"Latihan gabungan kali ini melibatkan dua pleton Brimob dari Polda Jabar dan unsur TNI," kata AKBP Susnadi, Jum'at (16/10).

Sementara, untuk simulasi pengaman Pilkada sendiri akan dilaksanakan pada Senin (19/10) pekan depan. AKBP Susnadi menegaskan, latihan pengaman Pilkada tersebut dalam rangka mematangkan persiapan pengamanan menyambut Pilkada serentak 2015.

Sebab sebentar lagi memasuki masa kampanye dan pemungutan suara. Sehingga semuanya harus benar-benar dipersiapkan guna memberi rasa nyaman kepada masyarakat. AKBP Susnadi juga berharap pelaksanaan Pilkada bisa berjalan aman dan lancar.


Rp 2,5 Miliar Untuk Maju di Pilkada Kab. Tasikmalaya | Info Tasikmalaya

Tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk maju dalam Pilkada serentak yang akan diadakan di Kabupaten Tasikmalaya mendatang, sedikitnya Rp 2,5 Miliar harus tersedia.

pilkada-kabupaten-tasikmalaya

Angka taksiran ini dinyatakan oleh Ketua Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto, Arief Arseha, dimana Rp 800 juta diantarnya merupakan biaya untuk para saksi saat pemungutan suara.

Arief mengatakan, pihaknya telah menerima laporan rencana anggaran yang dibutuhkan dari bidang logistik dan bidang saksi-media. Dua bidang ini, nilai anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp 1 miliar.

"Baru dua bidang yang sudah mengajukan anggaran secara rinci dan tertulis, yakni bidang logistik dan saksi, media," kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya itu.

Sementara dua bidang lagi, yakni bidang advokasi hukum dan bidang strategi perencanaan pemenangan, baru paparan lisan tanpa menyertakan detil kebutuhan anggaran. 

Jika ditaksir, nilai anggaran bidang advokasi hukum dan bidang strategi perencanaan pemenangan hampir sama dengan bidang logistik dan bidang saksi-media, yakni diatas Rp 1 miliar. Sehingga total anggaran semua bidang mencapai Rp 2,5 miliar.

Menurut Arief, besaran anggaran lebih banyak tersedot di bidang saksi. Anggaran untuk membiayai saksi mencapai Rp 800 juta. Nantinya, tim kampanye akan menyebar seorang saksi di 3.021 TPS se-Kabupaten Tasikmalaya. "Ngitungnya per-basis TPS," jelas dia.

Jumlah saksi di TPS tersebut, belum lagi ditambah dengan petugas koordinator saksi di setiap desa dan kecamatan.

Anggaran untuk logistik, menurut Arief, pada pelaksanaan pilkada sistem referendum ini tidak terlalu besar. Musababnya, atribut dan keperluan sosialisasi sudah disiapkan KPUD Kabupaten Tasikmalaya.

"(Anggaran besar) Bidang logistik bukan di atribut, tapi di biaya pemasangan," jelasnya.

Tasikmalaya Selatan Daerah Rawan Konflik | Info Tasikmalaya

Beberapa daerah di Tasikmalaya Selatan masuk kedalam zona rawan konflik jelang Pilkada Calon Tunggal pada 9 Desember 2015 mendatang.

pilkada-tasikmalaya-rawan-konflik

Beberapa daerah seperti kecamatan Cipatujah, Cikalong, Cibalong, Taraju dan Bojonggambir dinilai rawan konflik karena lokasinya yang jauh dari pusat kota Kabupaten Tasikmalaya sehingga sulit sekali dalam pengawasan dan pengotrolan.

Kabag Ops. Polres Tasikmalaya, KomPol Rikkie Aries Setiawan menyatakan dibeberapa daerah juga terdapat pendukung yang setuju dan tidak setuju dengan calon tunggal pada Pilkada mendatang yang rawan dengan konflik.

“Karena gesekan antara kedua belah pihak bakal sangat rentan terjadi, untuk itulah maka pengamanan harus dilakukan dengan sangat intensif sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik,” ungkap Rikkie.

Demi mengamankan pilkada dengan cara referendum tersebut, Polres Tasikmalaya menyiapkan tidak kurang dari 1.000 personil polisi ditambah Brimob Polda Jabar untuk membantu melakukan pengaman. Mereka bakal siap bergerak kapanpun dengan cepat jika dibutuhkan, namun diharapkan tidak ada persoalan dan semua pihak bisa menjaga situasi tetap kondusif.

Sementara itu, Panwas Kabupaten Tasikmalaya hingga saat ini masih belum bisa memastikan secara teknis pengawasan pada bidang apa yang harus dilakukan terhadap pelaksanaan pilkada dengan model referendum ini. Kendati sebanyak 117 Panwas Tingkat Kecamatan dan 351 Panwas Tingkat Desa telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Aturan PKPU hingga saat ini masih digodok terkait teknis pengawasan Pilkada dengan referendum ini, maka kami masih menunggu teknisnya. Namun untuk saat ini baru sebatas pengawasan penggunaan fasilitas negara saja, karena pasangan calon ini merupakan petahana. Termasuk program dari Pemkab Tasikmalaya, apakah membawa misi tertentu dimanfaatkan pasangan calon ini atau bagaimana,” ujar Ketua Panwas Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda. 

Pemkab Tasikmalaya Menunggak Rp 9 Milyar | Info Tasikmalaya

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tunggakan Rp 9 Milyar pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada 10 layanan kesehatan.

jamkesda-kab-tasikmalaya

"Kemarin, kami ke RSUD dr. Sukarjo, ternyata Pemkab masih belum menyelesaikan pembayaran Jamkesda," kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Usman Kusmana .

Usman memaparkan tunggakan Jamkesda Pemkab Tasikmalaya ini adalah akumulasi sejak tahun 2013 yang disebabkan karena pagu anggaran tidak sesuai dengan pengguna Jamkesda.

"Ini akumulasi, paling besar tahun kemarin," kata Usman.

"Tidak hanya Masyarakat miskin yang masuk dalam Jamkesda, tetapi Pemkab juga menangani warga miskin melalui Unit khusus yang dibentuk pemerintah daerah," lanjutnya.

Maka dari itu, Ia berharap, dengan masih adanya masyarakat miskin yang belum tertangani dengan Jamkesmas, pemerintah daerah segera menambah pagu anggaran untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin.

"Minimal Rp. 10 Miliar, warga miskin yang tidak tertangani Jamkesmas banyak," pungkas Usman. 

Top